Trenggalek - DPRD Trenggalek menggelar rapat koordinasi bersama Eksekutif dengan agenda pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) penggabungan PT BPR Bangkit Prima Sejahtera (BPS) dengan PT BPR Jwalita karena hingga saat ini belum ada titik temu.Dari hasil rapat kordinasi tersebut telah disepakati jika sebelum kedua bank tersebut merger harus ada audit dari tim independen atau eksternal.
Wakil Ketua DPRD Trenggalek, Doding Rahmadi yang memimpin rapat tersebut membenarkan jika sudah ada kesepakatan untuk mengaudit kedua bank tersebut sebelum digabungkan.
"Alhamdulillah rapat hari ini membuahkan hasil yang positif, yakni sudah ada kesepakatan antara Panitia Khusus (Pansus) II dengan tim asistensi, " ucapnya, Kamis (18/2/2021).
Politisi dari PDI - P ini mengakui jika jalan rapat koordinasi berjalan alot.Hal ini disebabkan karena ada satu pasal yang belum ada titik temu antara Pansus II dengan tim asistensi.
Oleh karena itu, masih lanjut Doding, pihaknya melibatkan semua Ketua Fraksi, Pansus dan jajaran yang membidangi dari Pemkab Trenggalek.
"Pada dasarnya kedua bank sudah menyerahkan laporan kepemilikan aset.Namun PT BPR BPS hanya menyerahkan hasil audit internal, " tandasnya.
Mugianto, Ketua Fraksi Demokrat Trenggalek mendukung adanya tim independen untuk melakukan audit kedua bank tersebut.Hal ini dimaksudkan untuk mengantisipasi hal - hal yang tidak diinginkan kelak kemudian hari.
"Fraksi Demokrat mendukung adanya audit eksternal, " kata Kang Obeng, sapaan akrabnya.
Hal senada juga diamini oleh Pranoto selaku ketua Fraksi PDI - P Trenggalek yang juga mendukung penuh diadakannya audit terhadap dua bank plat merah tersebut.
"Jika polemik ini tidak segera diakhiri maka Perda tidak akan segera selesai.Tentu saja ini akan menjadi Pekerjaan Rumah (PR ) kita bersama, " kata Pranoto (ags).
