Dinilai Tak Ikut Prosedur, Syarat Urus SIKM di Gayam Ribet

SUMENEP -   Untuk melindungi masyarakat Kabupaten Sumenep, Jawa Timur,   Bupati Sumenep Ach. Fauzi, sudah mulai memberlakukan Surat Ijin Keluar Masuk (SIKM).

Informasinya, surat tersebut dikeluarkan oleh pihak Kecamatan. Sebagaimana beredar di medsos, layanan SIKM mulai dilakukan sejak Tanggal 25 Juni 2021, khusus untuk warga Sumenep yang hendak berpergian ke luar kota.

Baca juga: Satu Tahun Pemerintahan Jokowi-Ma’ruf, Hilirisasi Industri Semakin Optimal

Kabar yang beredar melalui poster Supel (Sumenep Melayani),   tertuang tata cara untuk mendapatkan SIKM di Tingkat Kecamatan.

"Itu di poster kan sudah jelas, Tinggal  datang ke Puskesmas bawa KTP,   sampaikan maksud dan kota tujuan, Lakukan tes swab antigen. Hanya hasil  Antigen Negatif yang bisa mendapatkan SIKM, " Ujar  Ketua P3S, Salam Kempul pada saat dihubungin via telepehone. Sabtu, (26/06/2021)

Baca juga: Tony Rosyid: Bukan Nambah Saham Bir, Anies Mau Jual

Anehnya,   Pemerintahan Kecamatan Gayam (Pulau Sapudi) mencantumkan pesyaratan tambahan untuk mendapatkan SIKM di Wilayahnya.

Baca juga: Presiden Jokowi: Kita Harus Satu Frekuensi dan Semangat Atasi Covid-19

Sebagaimana informasi yang beredar,   untuk mendapatkan SIKM di Kecamatan Gayam, masyarakat harus membawa Foto 4x6 sebanyak dua lembar,   Surat Pertanggung Jawaban Mutlak (SPTJM) bermatrai 10.000 ,   dan  surat permohonan untuk mendapatkan SIKM di tujukan pada Camat Gayam.

Merespon hal tersebut, Ketua P3S, Salam Kempul mengatakan, bahwa persyaratan tersebut merupakan diluar kebijakan yang disampaikan oleh Bupati Sumenep.

Baca juga: Pemkot Blitar Siagakan Tim Satgas Kedaruratan Hadapi Cuaca Buruk

"Jelas itu kebijakan Pemerintahan Gayam sudah tidak sama dengan apa yang disampaikan di panflet Supel, " ujarnya.

Bahkan Ia menilai,   kebijakan yang dikeluarkan sangat merepotkan masyarakat Gayam.

Baca juga: Begini Pesan Pjs Wali Kota Blitar Saat Talk Show Bersama Tokoh Lintas Agama

"saya gak kebayang kalau yang mau bepergian adalah orang yang lanjut usia, masak ia harus foto 4x6 dulu, " imbuhnya.

Tidak hanya itu,   ia juga meminta agar kebijakan yang sangat merepotkan itu untuk segera dihapus. Karena kata dia, Pemerintahan Gayam sudah tidak sesuai dengan harapan Bupati Sumenep.

"Padahal Bupati Sumenep sudah jelas mengatakan agar proses pembuatan SIKM harus sesuai prosedur dan selesai secepatnya, " tegasnya.

Terpisah,   Kasi Pelayanan Kecamatan Gayam, Syaiful Bahri mengatakan, bahwa dirinya hanya diperintah atasannya untuk melaksanakan tugas.

Baca juga: Workshop Peningkatkan Ekonomi Usaha Mikro Lewat Inovasi Produk

"Saporana pak, saya bawahan hanya mau melaksanakan tugas, " ujarnya saat dikonfirmasi tim media.

Selanjutnya,   ia juga menyarankan agar menghubungi Camat Gayam untuk dimintai penjelasan terkait adanya tambahan syarat untuk mendapatkan SIKM tersebut.

"Sabar yah pak sebelum melangkah, konfirmasi biar clear dan terbangun kemitraan yang bagus, " tandasnya.

Sampai berita ini diterbitkan, Camat Gayam, RB Mohammad Mansur, belum berhasil dikonfirmasi. Bahkan saat mencoba dihubungi melalui pesan whatsaapnya juga tidak membalas. (QQ)
‌