Ini Catatan Komisi III DPRD Trenggakek Soal LKPJ Bupati 2020

Trenggalek - Setelah mendengar jawaban eksekutif terkait Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun Anggaran 2020, Komisi III DPRD Kabupaten Trenggalek menggelar rapat kerja komisi dan memanggil 10 Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Kamis (17/6/2021).

Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Trenggalek, Sukarodin mengatakan, ada beberapa catatan terkait LKPJ Bupati Tahun Anggaran 2020.Catatan tersebut diseputaran capaian pembangunan fisik yang dilakukan oleh OPD.

Baca juga: Tony Rosyid: Diberi Raport Merah, Jokowi Mesti Lakukan Evaluasi

"Kami memanggil 10 OPD untuk segera menindaklanjuti catatan - catatan tersebut, " ucapnya.

Sukarodin menuturkan, ada hal penting dalam penyerapan anggaran tahun 2020 dibeberapa OPD.Kegiatan fisiknya bisa mencapai 100 persen.

Baca juga: Mas Dhito Temui Satgas Pemenangan DPP Demokrat

Namun, karena adanya efisiensi anggaran, penyerapannya tidak bisa mencapai 100 persen.

"Ini harus menjadi perhatian serius bagi semua pihak yang terkait, " imbuhnya.

Baca juga: Pansus Narkotika DPRD Jateng Berguru ke Trenggalek Tentang P4GN dan PN

Politisi dari PKB ini menjelaskan, meskipun kegiatan fisiknya bisa tercapai. Namun, masih ada  juga OPD yang gagal melakasanakan lelang, yakni di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) terkait pembangunan jalan.

"Ada kegiatan lelang yang gagal dilaksanakan oleh Dinas PUPR dengan anggaran Rp 2, 7 milyar, " tandasnya.

Baca juga: PDI Perjuangan Gembleng Kader Milenial Menjadi Pemimpin

Selain itu, pria yang kali kelima menjadi Anggota DPRD Kabupaten Trenggalek ini, menyayangkan juga tentang gagal lelang sistem informasi manajemen di RSUD dr. Soedomo Kabupaten Trenggalek yang dianggarakan Rp 1, 5 milyar.

Selanjutnya, dia juga mencontohkan kegiatan pengadaan alat seni budaya juga gagal dilaksanakan di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga (Disdikopora) senilai Rp 900 juta.

Baca juga: Tony Rosyid: Makin Diserang, KAMI Makin Terbang

Ketika disinggung terkait OPD yang belum maksimal capaian kegiatannya, dia menyebutkan ada di Dinas PUPR.Karena adanya gagal lelang.

Sekedar mengingatkan, 10 OPD yang menghadiri rapat kerja Komisi III, yakni Dinas PUPR, Dinas PKPLH, Bakeuda, Bappeda - Litbang, RSUD, DInas Pertaniandan Ketahanan Pangan (Dispertan), Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DKPP - KB), Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan (Komindag) dan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga (Disdikpora) (ags).