Ini Masukan Fraksi-fraksi DPRD Jatim Terkait P APBD Tahun Anggaran 2020

SURABAYA - Setelah mendapat persetujuan dari badan anggaran (Banggar) DPRD Jatim bahwa Raperda Perubahan (P APBD) Jatim tahun anggaran 2020 layak untuk dibahas.

Kini giliran fraksi-fraksi di DPRD Jatim memberikan saran dan masukan yang disampaikan dalam Rapat Paripurna tentang Laporan Pandangan Umum Fraksi terhadap Raperda P-APBD Jatim 2020, Jumat (28/8/2020).

Baca juga: Sri Mulyani Indrawati: Kecepatan Tidak Boleh Kompromikan Akuntabilitas Transparansi dan Pengelolaan Keuangan Negara yang Baik

Wakil Ketua DPRD Jatim, Sahat Tua Simanjuntak menyatakan pandemi Covid-19 ini terjadi hampir seluruh dunia termasuk Indonesia sehingga sekor perekonomian mengalami kontraksi. Namun kita tetap optimis Jatim mampu mengatasi sehingga kontraksi ekonomi tidak terlalu parah dibanding provinsi-provinsi lain di Indonesia.

Pertimbangan lainnya, kata politisi asal Fraksi Partai Golkar pemerintah pusat telah mengucurkan program-program stimulus untuk merangsang pertumbuhan dan menggerakkan perekonomi masyarakat di lapisan bawah.

Baca juga: Pjs Walikota Blitar Hadiri Sidang Paripurna DPRD Kota Blitar Tentang Nota Keuangan RAPBD 2021

"Pendapatan daerah memang turun tapi masih dalam kewajaran. Walaupun melambat tapi target pendapatan asli daerah yang sudah dipatok dalam P-APBD Jatim 2020 akan bisa terpenuhi, " dalih Sahat Tua Simanjuntak.

Ia berharap di tengah kondisi pandemi Covid-19 yang tak tahu kapan akan berakhir, Sahat meminta OPD-OPD yang menjadi pendulang PAD terus bekerja maksimal untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi karena sejumlah potensi ekonomi juga mulai bergerak, seperti sektor pariwisata dan investasi.

Baca juga: Manfaatkan Media sosial Kabupaten Blitar Raih Penghargaan Smart Branding

"Program-program stimulus pemulihan ekonomi juga harus segera direalisasikan. Seperti padat karya swakelola perlu dipacu, sehingga masyarakat memiliki pendapatan dan daya beli masyarakat bisa kembali ke arah normal, " pungkas sekretaris DPD Partai Golkar Jatim ini.

Juru bicara Fraksi Partai NasDem DPRD Jatim, Suyatni Priasmoro mengatakan bahwa pihaknya telah melakukan kajian mendalam terkait potensi-potensi pendapatan daerah, untuk menetapkan target pendapatan sesuai potensi yang dimiliki, sehingga semua potensi tidak bocor (potential loss) dan dapat dimaksimalkan untuk kepentingan rakyat.

Baca juga: Pemkot Blitar Sabet Penghargaan STBM Awards dan KBK

Selain itu Fraksi Partai NasDem juga berharap Gubernur Jatim melakukan efisiensi belanja pegawai dan mengalihkannya untuk belanja langsung, serta belanja publik untuk langkah kuratif maupun preventif dalam mencegah perluasan penularan Covid-19 di Jatim, serta peningkatan ekonomi masyarakat. "Harapannya belanja daerah dalam rancangan P-APBD 2020 ini lebih riil terkait langsung dengan pembangunan kesejahteraan rakyat, " kata Suyatni.

Evaluasi atas penetapan anggaran masing-masing OPD, lanjut Suyatni juga perlu disesuaikan dengan Renstra OPD, berdasarkan prinsip "money follow function". Termasuk peningkatan kualitas SDM masing-masing OPD dalam melakukan penyerapan anggaran agar tidak banyak menciptakan SILPA.

Baca juga: Benny Sampirwanto Optimis Pariwisata Trenggalek Akan Berkembang Dan Punya Nilai Jual

"Peruntukan belanja harus benar-benar sesuai peruntukan dan kelompok sasaran. Apalagi di masa ancaman resesi ekonomi di tengah Pandemi Covid-19, efektifitas dan efisiensi kinerja birokrasi sangat berperan sentral, " kata politisi asal Partai NasDem.

Sementara dalam pembahasan dengan komisi, "kami meminta kepada Gubernur untuk melengkapi dokumen Rancangan P-APBD dengan dokumen RKA-OPD/PPKD, bahkan dengan dokumen renstra OPD, " pinta Suyatni.

Senada jubir Fraksi PKB DPRD Jatim, Masduki mengatakan dalam pembahasan rancangan Perubahan APBD 2020 ini, F-PKB meminta dengan sangat, agar disertakan dokumen capaian program dan kegiatan, serta capaian realisasi anggaran pada triwulan I dan triwulan II APBD Jatim 2020. "Dokumen tersebut merupakan salah satul andasan bagi kita untuk menentukan prioritas program dan anggaran dalam P-APBD Jatim 2020, " kata Masduki.

Sementara terkait dengan dengan strategi pembangunan, F-PKB selalu menekankan agar pemerintah Pemprov Jatim tidak hanya fokus pada strategi pembangunan berbasis sektoral, melainkan juga menerapkan paradigma pembangunan berbasis spasial (kewilayahan).

"Kami mengapresiasi perhatian Pemprov Jatim kepada pesantren yang sejauh ini cukup baik. Terutama yang terkait dengan penyediaan fasilitas kesehatan kepada pesantren dalam menghadapi era new normal, " kata Masduki.

Baca juga: Satu Tahun Pemerintahan Jokowi-Ma’ruf, Hilirisasi Industri Semakin Optimal

Selain itu, F-PKB terus mendorong optimalisasi sinergi antara pemerintah dan pesantren dalam menghadapi ancaman Covid-19 ini agar pesantren tidak menjadi kluster-kluster baru episentrum penyebaran Covid-19 di Jatim.

"Kami justru berharap pesantren dapat menjadi instrumen sosial-budaya untuk mengeduksi warga mengenai pentingnya menjaga kesehatan dalam memutus mata rantai penularan Covid-19 di Jatim, "pungkas Masduki politisi asal Jombang. (***)