Tekankan Akuntabilitas, Kemenkumham Jatim Gelar Evaluasi Capaian Kinerja Triwulan I

SURABAYA - Kanwil Kemenkumham Jatim menekankan akuntabilitas kinerja jajarannya. Salah satu upayanya adalah dengan menggelar evaluasi capaian kinerja triwulan I 2023 yang dimulai hari ini Selasa (11/ 4).

Baca juga: Khoirunnisa Nur Agustyati: Perppu Pilkada Bisa Cegah Penyebaran Covid-19

Kegiatan diikuti 63 satuan kerja jajaran Kanwil Kemenkumham Jatim dari unsur pemasyarakatan, keimigrasian dan pelayanan hukum umum secara daring. Kegiatan dibuka oleh Kakanwil Kemenkumham Jatim Imam Jauhari yang mengikuti kegiatan dari Lapas Pemuda Madiun didampingi Kalapas I Madiun Kadek Anton Budiharta.

Kadiv Administrasi Saefur Rochim dalam laporannya mengatakan bahwa kegiatan ini adalah sebagai bentuk pengawasan dan pengendalian atas capaian target kinerja dan realisasi perjanjian kinerja yang telah disepakati sebelumnya. Yaitu untuk mengukur sejauh mana jajaran menerapkan dan mengimplementasikan target dan perjanjian kinerjanya.

Baca juga: Tony Rosyid: Rakyat Mau Kepung Istana?

"Forum ini sekaligus untuk mencari solusi atas kendala dan hambatan yang dialami jajaran kami selama menjalankan kinerja di tiga bulan awal 2023, " urai Rochim.

Tidak hanya itu, Rochim berharap kegiatan ini bisa menghasilkan strategi percepatan kinerja pada sisa tahun 2023.

Baca juga: Danrem 084 Bhaskara Jaya hadiri Penandatanganan Deklarasi Damai “Wani Jogo Suroboyo”

"Harapannya kami bisa bekerja lebih efektif dan efisien, sehingga kami bisa menerapkan akuntabilitas kinerja dengan sangat baik, " harap Rochim.

Sementara itu, Kakanwil Kemenkumham Jatim Imam Jauhari mengatakan bahwa pada tahun ini evaluasi agar dilaksanakan per triwulan. Pada triwulan I dan II fokus untuk mengoptimalkan penyelesaian 75% program kerja sehingga pada triwulan III dapat dimanfaatkan untuk menyelesaikan program-program skala prioritas lainnya.

Baca juga: Pastikan Kehadiran Negara bagi Pekerja Migran, LPSK-BP2MI Tandatangani Kerja Sama

 "Evaluasi per triwulan dilaksanakan bukan sekadar untuk mengukur ketercapaian program kerja namun juga agar dimanfaatkan sebagai momentum pelaksanaan diskusi kinerja secara periodik termasuk didalamnya adalah evaluasi terhadap kinerja pegawai. Diskusi kinerja ini agar dapat dilakukan secara berkala di masing-masing unit kerja, " tegas Imam.

Pada tahun 2023 ini, lanjut Imam, percepatan kinerja yang akan dilakukan jajarannya adalah untuk merespon prioritas pembangunan nasional.

Baca juga: Putusan Banding Menguatkan Putusan Tingkat Pertama, Terbanding Dimenangkan

Dimulai dari mempercepat pelaksanaan implementasi akuntabilitas kinerja organisasi dan akuntabilitas kinerja anggaran, serta pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dilanjutkan dengan meningkatkan kualitas dukungan manajemen, pembentukan regulasi, pelayanan dan penegakan hukum serta pemajuan dan penegakan hak asasi manusia.

"Terakhir adalah mendorong tercapainya program prioritas di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, " urai Imam.

Terakhir, Imam mengingatkan kembali kepada jajarannya untuk memperhatikan kembali target-target kinerja yang telah ditetapkan.

"Baik itu target dalam Perjanjian Kinerja, Target Capaian Anggaran serta target-target lainnya agar dapat tercapai seluruhnya pada akhir tahun anggaran 2023 nanti, " tutupnya. (Hms)