Hermawan, Ketua GP Ansor Kabupaten Blitar: Pemerintah Harus Membatalkan Rencana Impor Beras

BLITAR - Rencana pemerintah untuk mengimpor beras harus dibatalkan, karena akan merugikan rakyat kecil dan petani, mengingat Negara Indonesia adalah agraris. Seharusnya negara agraris lebih mengutamakan sektor pertanian, sebab mayoritas penduduknya adalah petani. 

Hal ini disampaikan, Ketua Cabang Gerakan Pemuda (GP) Ansor Kabupaten Blitar, Hermawan saat menyingkapi banyaknya keluhan petani yang menginginkan agar rencana pemerintah akan mengimpor beras dari luar negeri dibatalkan. Menurutnya, disaat situasi seperti ini langkah pemerintah itu tidak tepat, sebab para petani baru saja panen padi. 

"Seharusnya pemangku kebijakan lebih mendengarkan keluhan masyarakat khususnya para petani. Disamping itu, lebih baik pemerintah mendorong kemajuan dan meningkatkan kesejahteraan petani dibandingkan mengimpor beras, " ujarnya saat dikonfirmasi melalui WhatsApp,   Rabu (24/03/2021). 

Lanjutnya, kalau dilihat dari wilayah Kabupaten Blitar sendiri katanya, dampak dari impor beras akan melukai hati para petani yang menggantungkan hidupnya di sawah. Apalagi pupuk dipasaran sangat langka, misalpun ada harganya juga mahal. 

Hermawan menambahkan, suasana masih dalam keadaan pandemi covid-19, dampaknya sangat dirasakan oleh rakyat kecil, ekonomi menjadi sulit. Seharusnya pemerintah lebih paham dan bijaksana dalam mengampil keputusan, lebih mementingkan aspek sosial ekonomi rakyat. 

"Mewakili para petani di Kabupaten Blitar, kami segenap jajaran pengurus GP Ansor siap menjadi garda terdepan dalam menggalang suara publik guna mengritisi kebijakan impor beras. Diharapkan, pemerintah segera membatalkan rencana impor beras, karena sangat merugikan dan mematikan semangat etos kerja para petani di Indonesia, " tegasnya dengan lantang. 

Diketahui sebelummya, rencana kebijakan pemerintah untuk mengimpor satu juta ton beras banyak ditentang oleh beberapa kalangan. Karena kebijakan impor beras yang dilakukan pemerintah Indonesia bekerja sama dengan pemerintah Thailand pada akhir tahun dinilai sebagai bagian dari kebijakan yang tidak tepat. (tn)